1. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahun 2020
2. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahun 2021

Penilaian: 2 / 5

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan ini disampaikan bahwa terhitung 60 hari sejak tanggal 28 Januari 2019 maka jenis dan tarif PNBP yang berlaku adalah yang sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, kecuali untuk perkara yang telah terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 mulai berlaku tetap berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

Tarif PNBP dengan dasar hukum sebagai berikut adalah sebagai berikut : 

•  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
• Keputusan KMA RI Nomer: 67/KMA/SK/III/2019

Hak Kepaniteraan pada Peradilan Tingkat Pertama : Bahwa seluruh PNBP yang dipungut adalah dari proses Perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama pada tiga lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN baik berupa Perkara Perdata Umum maupun Perkara Perdata Khusus (Gugatan/Permohonan dan eksekusi) pada Peradilan Tingkat Pertama adalah dalam link berikut: bit.ly/biayapanjar2025

Penilaian: 2 / 5

KETENTUAN UMUM

Penyempurnaan Gugatan Sederhana melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai bentuk penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perubahan ini didorong oleh tingginya respons positif masyarakat terhadap mekanisme gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata yang cepat, mudah, dan berbiaya ringan .

Latar Belakang Perubahan

Sejak diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015, gugatan sederhana menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata tertentu. Namun, dalam praktiknya, masih diperlukan penyesuaian agar mekanisme ini semakin optimal, khususnya terkait nilai gugatan, domisili para pihak, pemanfaatan administrasi perkara elektronik, upaya hukum, sita jaminan, serta pelaksanaan eksekusi putusan.

Pokok-Pokok Perubahan Penting

Beberapa substansi penting yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 antara lain:

1. Peningkatan Nilai Gugatan
   Nilai gugatan materiil dalam gugatan sederhana dinaikkan menjadi paling banyak Rp500.000.000,00, sehingga memperluas akses masyarakat dalam menggunakan mekanisme ini.
2. Ruang Lingkup Perkara
   Gugatan sederhana mencakup perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum, dengan pengecualian perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah.
3. Domisili Para Pihak
   Pada prinsipnya, penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama. Namun, apabila penggugat berada di luar wilayah domisili tergugat, penggugat dapat menunjuk kuasa atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat
4. Administrasi Perkara Secara Elektronik
   Para pihak diberikan kesempatan untuk menggunakan administrasi perkara secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari modernisasi peradilan
5. Verzet dan Keberatan
   PERMA ini mengatur secara tegas hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dalam tenggang waktu 7 hari, serta mekanisme keberatan sebagai upaya hukum dalam gugatan sederhana.
6. Sita Jaminan
   Hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau penggugat dalam proses pemeriksaan perkara
7. Penyempurnaan Tata Cara Eksekusi
   Diatur batas waktu yang lebih jelas terkait pelaksanaan aanmaning dan eksekusi putusan, guna menjamin kepastian dan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan

Penutup

Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penyempurnaan ini diharapkan mampu meningkatkan akses keadilan, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata bernilai kecil dan menengah

MEKANISME GUGATAN SEDERHANA

Berikut adalah tata cara pendaftaran gugatan sederhana :

 1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.

 2. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

 3. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :

     a. Identitas penggugat dan tergugat;

     b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan

     c. Tuntutan penggugat.

 4. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

    Dokumen Form Gugatan Sederhana                                                UNDUH 

Permohonan Eksekusi dilakukan  melalui Prosedur berikut :

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapyang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuasaan hukum.

Dasar Hukum Eksekusi

1. Pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 R Bg yang mengatur cara menjalankan putuasan pengadilan atau disebut eksekusi
2. Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg mengatur tentang pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun putusan  yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan provinsi
3. Rv Pasal 1033 mengenai eksekusi riil.
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
6. Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentnag Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sangketa
10. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
12. Undang-undang Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Syarat-Syarat Permohonan Eksekusi Putusan

1. Surat Permohonan (Soft copy Permohonan)
2. KTP Principal
3. Surat Kuasa Khusus (bagi yang menggunakan kuasa)
4. KTA Advokat/ BA Sumpah Advokat
5. Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
6. Salinan Putusan Tingkat Banding
7. Salinan Putusan Tingkat Kasasi
8. Salinan Putusan Peninjauan Kembali
9. Relas Pemberitahuan Putusan Terakhir
10. Akta Perdamaian
11. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (INKRACHT)
12. Resume Dari Jurusita
13. Surat Kuasa Untuk Membayar Atau Panjar Biaya Permohonan Eksekusi
14. Lain-lain

Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri sesuai KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 TENTANG Pedoman Eksekusi Sebagai berikut  :